Perolehantarget pendapatan Pemda DIY Tahun 2013 hanya tercapai 97,17% atau sebesar Rp 2,583 Triliun dari target yang direncanakan sebesar Rp 2,658 Triliun (LKPJ DIY 2013). Sumber-sumber pendapatan Pemda DIY bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. pemerintah pusat dalam Pengarangnetizen Cina Perubahan dalam keadaan hidup petani Cina setelah pembaharuan dan pembukaan XNUMX Januari XNUMX Banyak orang mempunyai kesan kemiskinan, kemerosotan dan stagnasi yang kuat di luar bandar China.Sun Liping bercakap tentang intuisi yang digunakan Hong Da dari Universiti Renmin setiap kali dia pulang: Bukan sahaja kawasan luar bandar menjadi semakin miskin, tetapi ekspresi ketimpanganredistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Sutarno dan Mudrajad Kuncoro, 2000). Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan Menurut teori ini garis besar proses pertumbuhan mirip dengan teori Harrod-Domar, dimana asumsi yang melandasi model ini yaitu: 1. Takdapat diingkari adanya kenyataan bahwa di ne-gara terbelakang di mana pertanian mencakup 40 sampai 60 persen dari pendapatan nasional, laju pertumbuhan ekonomi yang berkesi-nambungan tidak dapat dicapai dan dipertahankan kecuali apabila tercipta surplus pertanian yang dikumpulkan sebagai sarana pemben-tukan modal. Ironisnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer oleh pemerintah pusat cukup tinggi, sehingga bisa terlihat, pendapatan daerah yang berasal dari dana bantuan jauh melampaui nilai dari PAD (Mahmudi, 2010). Di sisi lain, proses implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Vay Tiền Trả Góp 24 Tháng. Berbagai usaha dalam pembangunan dari sejak zaman kemerdekaan sampai pada saat ini telah menunjukkan hasil-hasil pembangunan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari besarnya pendapatan nasional yang dimiliki oleh Indonesia. Tetapi pendapatan nasional yang besar tersebut tidak diiringi dengan distribusi yang merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Kesenjangan sosial dan ekonomi masih terlihat jelas antara penduduk yang kaya dengan penduduk yang masih dalam kemiskinan. 1. Pengertian Redistribusi Pendapatan Secara umum pengertian dari redistribusi pendapatan yaitu upaya untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok masyarakat yang kaya kepada kelompok masyarakat yang miskin dengan cara pungutan-pungutan atau pajak. Upaya redistribusi pendapatan merupakan bentuk dari jaminan sosial yang menjadi kewajiban negara kepada masyarakatnya. Program jaminan sosial seperti ini haruslah mempunyai manfaat yang menguntungkan sebagai sebuah investasi sosial untuk jangka panjang kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh solidaritas sosial dan redistribusi pendapatan. Bentuk redistribusi pendapatan bisa dibagi dua yaitu sebagai berikut. a. Redistribusi Horizontal Penyebutan redistribusi dilakukan oleh orang per orang yang mempunyai tingkat sosial yang sama. Dari distribusi ini bisa juga dilakukan dari satu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat yang lain yang mempunyai taraf kehidupan yang sama. Contohnya misalnya orang tua yang memberikan jaminan sosial kepada anaknya, orang sakit yang membayar jaminan sosial ketika dia sehat, dan seorang pensiunan mendapatkan jaminan sosial dari dana pensiun yang dia bayarkan setiap bulan ketika masih bekerja. b. Redistribusi Vertikal Redistribusi ini merupakan bentuk transfer materi atau uang yang berasal dari orang yang kaya kepada orang yang lebih miskin. Hal ini terlihat jika warga yang mempunyai ekonomi lebih tinggi bisa membantu warga yang mempunyai ekonomi lebih rendah misalnya pemberian modal usaha dari orang kaya kepada orang miskin sehingga diharapkan bisa mengurangi kesenjangan sosial. 2. Program Redistribusi untuk Pemerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia Untuk mewujudkan redistribusi pendapatan sebagai upaya dalam memeratakan pembangunan, pemerintah melaksanakan berbagai strategi dalam bentuk program-program sebagai berikut. a. Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat Bawah Kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada kalangan menengah ke bawah adalah sandang, pangan, dan papan sekaligus juga memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dasar itu, pemerintah memberikan beberapa bantuan, antara lain Program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Pangan, LPG, listrik dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan pemerintah juga memberikan program Bantuan Operasional Sekolah atau BOS yang bisa memberikan jaminan terselenggaranya pendidikan yang murah yang bisa dijangkau oleh masyarakat tingkat bawah. Dalam bidang kesehatan pemerintah juga meluncurkan BPJS Kesehatan, JKN, dan Kartu Indonesia Sehat KIS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan merupakan lembaga atau badan pengelola yang menjalankan jaminan sosial di bidang kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional JKN merupakan program jaminan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Kartu Indonesia Sehat KIS merupakan pengembangan kartu keanggotaan BPJS Kesehatan yang disertai dengan beberapa perubahan seperti tambahan cakupan layanan dan perluasan wilayah penggunaan, serta beberapa perubahan lainnya. b. Program Kredit Lunak dan Penjaminan Kredit Berbasis Komunitas Pinjaman atau kredit lunak adalah fasilitas pinjaman dengan syarat-syarat pelunasan ringan, tingkat suku bunga rendah, dan berjangka waktu panjang. Pada tanggal 5 November 2007 telah diresmikan program Kredit Usaha Rakyat KUR. KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi UMKMK di bidang usaha produktif dan layak feasible, namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan. Tujuan program KUR adalah mengakselerasi percepatan pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut 1 Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, danKoperasi UMKMK. 2 Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan Koperasi kepada Lembaga Keuangan. 3 Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Usaha yang bisa mendapatkan KUR adalah 1 Usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. 2 Usaha layak adalah usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/marjin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR. 3 Belum Bankable adalah UMKMK yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan dari Bank, seperti dalam penyediaan agunan. Yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi adalah sebagai berikut. 1 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 2 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 3 Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 4 Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. c. Pengembangan Usaha atau Industri Kecil Usaha Kecil dan Menengah UKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah. Begitu juga dengan negara Indonesia, UKM memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM juga sangat membantu pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru. Usaha kecil perlu dikembangkan dengan alasan sebagai berikut. 1 Usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan. 2 Pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lokasi UKM banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Dengan berkembangnya UKM, terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa. 3 Pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna; tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Hal ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di pedesaan. d. Pemerintah Bekerja Sama dengan Swasta Lokal dan Asing untuk Menjalankan Program Corporate Social Responsibility CSR Corporate Social Responsibility CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Corporate Social Responsibility CSR merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomisnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomisnya. Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal artinya kepada pemegang saham atau shareholder tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan stakeholders yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban tersebut. Beberapa hal yang termasuk dalam CSR ini antara lain adalah tatalaksana perusahaan corporate governance yang sekarang sedang marak di Indonesia, kesadaran perusahaan akan lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahan-masyarakat, investasi sosial perusahaan corporate philantrophy. Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders atau para pemegang saham. Melainkan pula stakeholders, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Kegiatan CSR perusahaan akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di antaranya sebagai berikut. 1 Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. 2 Membuka ruang kerja dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 3 Turut membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, dengan menggunakan pekerja yang berasal dari sekitar perusahaan mereka dapat menyumbangkan kenaikan angka angkatan kerja dengan menciptakan lapangan kerja, menyediakan pelatihan, menyediakan produk-produk yang disediakan oleh orang-orang kalangan bawah maka secara langsung akan memberikan dampak kepada golongan bawah tersebut. 4 Meningkatkan standar pendidikan, dengan memberikan beasiswa kepada yang benar-benar membutuhkan dan membantu dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan khusunya untuk pendidikan dasar. 5 Penyelesaian masalah lingkungan. 6 Akan lebih menguatkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, kelembagaan sosial, dan memperkecil terjadinya konflik sosial. 7 Meningkatkan standar kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kesehatan terutama bagi masyarakat sekitarnya. Contohnya, dengan penyediaan fasilitas air bersih, atau dengan membuka klinik kesehatan yang tidak berlaku untuk karyawannya saja, tapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Pelaksanaan CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah. Melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya. Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta perusahaan melalui kegiatan CSR. CSR yang dapat berperan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial adalah CSR yang bersifat community development pengembangan masyarakat seperti pemberian beasiswa, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pembangunan sarana kesehatan dan lain sebagainya. e. Pemerintah Konsisten dalam Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan Ekonomi Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. 3. Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu sebagai berikut. a. Subsidi Dalam pengertian umum, subsidi berarti bantuan yang diberikan dengan tujuan mengurangi beban. Dalam pengertian ekonomi, subsidi berarti pengeluaran pemerintah dalam bentuk transfer of payment, artinya pengeluaran yang tidak memperoleh imbalan. Dalam kaitannya dengan perkembangan perekonomian skala nasional, subsidi berarti bantuan yang diberikan pemerintah pusat untuk meringankan beban biaya yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat. Subsidi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut. 1 Subsidi BBM Subsidi BBM diberikan pemerintah kepada masyarakat golongan ekonomi rendah dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah. 2 Subsidi Non-BBM Subsidi non-BBM yang meliputi subsidi listrik, subsidi bunga kredit program, subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, dan subsidi PSO Public Service Obligation bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu dan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi sebagian kebutuhannya, serta membantu BUMN yang melaksanakan tugas pelayanan umum. Subsidi non-BBM ini pada umumnya disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menghasilkan dan menjual barang atau jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jualnya dapat lebih rendah dari pada harga pasarnya dan dapat terjangkau oleh masyarakat. Dalam pelaksanaanya memang subsidi baik BBM maupun non-BBM memiliki permasalahan-permsalahan di antaranya menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien, pemborosan pemakaian, tidak tepat sasaran dan lain-lain. Penanganan permasalahan akibat adanya subsidi pemerintah sangat penting dan terus dikaji agar tepat sasaran dan memenuhi unsur prioritas. b. Pengenaan Pajak Pajak yang diterima oleh pemerintah bisa digunakan untuk redistribusi pendapatan masyarakat. Pajak bisa dikatakan sebagai alat untuk redistribusi pendapatan masyarakat karena dana dari pajak akan digunakan oleh pemerintah dalam pembangunan fasilitas umum atau kepentingan umum. Bisa juga digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan dimana para pengangguran bisa memanfaatkan hal ini sehingga pendapatan masyarakat dengan otomatis akan merata dengan adanya lapangan pekerjaan. Jadi pada dasarnya fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan merupakan salah satu bentuk pengembalian dana pajak yang sudah dibayarkan untuk memfasilitasi masyarakat. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Ilustrasi redistribusi pendapatan. Foto Redistribusi PendapatanIlustrasi kesenjangan sosial di kota dan desa. Foto Redistribusi PendapatanIlustrasi redistribusi pendapatan. Foto Redistribusi PendapatanRedistribusi Pendapatan NasionalIlustrasi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan sebagai redistribusi pendapatan nasional. Foto Redistribusi PendapatanManfaat Redistribusi PendapatanIlustrasi manfaat redistribusi pendapatan. Foto Apa yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan? Pertanyaan ini kerap diajukan oleh para pelajar di forum tanya jawab online. Di sekolah, materi tentang redistribusi pendapatan bisa ditemukan dalam mata pelajaran IPS Ekonomi, baik di tingkat SMP maupun SMA. Sekilas, mungkin kata "pendapatan" telah sering kita dengar, yaitu istilah yang berkaitan dengan gaji atau keuntungan dari hasil usaha. Tetapi, bagaimana dengan istilah "redistribusi"? Jika kita bisa mengetahui arti dari "redistribusi", maka kita bisa dengan mudah mengetahui maksud dari "redistribusi pendapatan". Dalam ilmu ekonomi, kedua kata ini memang sering disandingkan untuk menerangkan suatu kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, tidak dijelaskan secara langsung arti dari kata "redistribusi". Makna dari istilah ini baru bisa diketahui jika dikembalikan ke kata asalnya, yaitu "distribusi". Menurut KBBI, distribusi adalah penyaluran pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, sementara itu pendapatan diartikan sebagai hasil kerja usaha dan sebagainya. Nah, dari paparan di atas kita bisa mendapatkan sedikit gambaran mengenai apa itu redistribusi pendapatan. Jika arti dari kedua istilah ini digabungkan, maka kurang lebih maknanya adalah kegiatan penyaluran, pembagian, atau pengiriman dari hasil kerja atau usaha. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama uraian berikut ini... Pengertian Redistribusi Pendapatan Dalam ilmu ekonomi, redistribusi pendapatan adalah kegiatan penyaluran pendapatan dari masyarakat golongan mampu kaya ke masyarakat golongan tidak mampu miskin melalui berbagai jenis kebijakan pemerintah, misalnya pajak. Jadi, tujuan pemerintah mengambil pajak adalah untuk redistribusi pendapatan dengan cara mengambil bayaran dari orang/badan yang berpenghasilan tinggi untuk membiayai sarana dan infrastruktur yang bisa digunakan untuk semua, kaya maupun miskin. Pemerintah merupakan satu institusi yang memiliki relevansi dengan keuangan negara dalam rangka untuk melakukan redistribusi pendapatan. Dalam kaitannya dengan contoh yang kita sebutkan di atas, misalnya Direktorat Jenderal Pajak, institusi pemerintah yang bertugas untuk menarik pajak dari masyarakat. Tujuan Redistribusi Pendapatan Beberapa tujuan dari redistribusi pendapatan adalah Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata Mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, khususnya golongan tidak mampu Bidang-bidang yang menjadi tujuan redistribusi pendapatan terdiri atas pendidikan, kesehatan, transportasi umum, fakir miskin, dan pelayanan sosial lainnya. Contoh Redistribusi Pendapatan Nasional Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan redistribusi pendapatan nasional 1. Pajak Progresif Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak berdasarkan prinsip, makin tinggi pendapatan makin tinggi pula beban pajak yang ditanggungnya. Dengan cara ini, kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui tangan pemerintah sebagai pemungut dan pengelola pajak. 2. Pemberian Subsidi Pemberian subsidi adalah alokasi sejumlah dana kepada kelompok masyarakat atau daerah tertentu agar dapat meningkatkan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat atau daerah sesuai dengan keadaan dan aspirasi anggota kelompok atau daerah yang bersangkutan. 3. Pelayanan Sosial Pelayanan sosial adalah penyediaan fasilitas dan jaminan hidup kepada orang jompo, yatim piatu, orang sakit, orang cacat, orang yang menganggur, dan orang miskin. Pemerintah mengadakan sejumlah pelayanan sosial kepada mereka yang kurang beruntung dari segi pendapatan. 4. Asuransi Sosial Sistem asuransi jaminan sosial ditumbuh kembangkan untuk menjamin kesejahteraan rakyat seluruhnya. Misalnya, asuransi BPJS kesehatan yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Meskipun berlaku secara keseluruhan, tetapi tidak semua masyarakat dikenai biaya asuransi. Kewajiban pembayaran BPJS masyarakat golongan tidak mampu diambil dari dana yang dibayarkan oleh golongan mampu. 5. Kredit Lunak Kredit lunak adalah kebijakan pemerintah yang memberi insentif dana kepada pengusaha kecil dengan syarat pengembalian yang tidak terlalu memberatkan. Dana yang digunakan umumnya bersumber dari pendapatan pengusaha industri maju untuk membantu pengembangan usaha para pengusaha kecil menengah. 6. Zakat dan Ifaq Pemerintah membuat sebuah institusi yang bergerak di bidang zakat dengan tujuan melakukan redistribusi pendapatan. Misalnya, Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS yang bertugas untuk mengumpulkan pembayaran zakat dari masyarakat. BAZNAS melakukan upaya penggunaan zakat dalam pengentasan kemiskinan. Demikianlah penjelasan tentang Apa Itu Redistribusi Pendapatan. Bagikan materi ini agar orang lain juga bisa membacanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Segala usaha di bidang ekonomi pada akhirnya akan bermuara pada tujuan yang sama, yaitu menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Namun, hingga kini masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan. Kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah masih sangat lebar. Hal tersebut tentunya mengakibatkan kesenjangan sosial yang berujung pada tidak tercapainya tujuan ekonomi, yakni menyejahterakan masyarakat. Jika dibiarkan, masalah ini akan menimbulkan dampak negatif, antara lain terjadinya kriminalitas, kemiskinan, hingga penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, diperlukan pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil. Pembagian, atau persebaran pendapatan dalam suatu masyarakat tersebut disebut dengan istilah redistribusi pendapatan nasional. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah pemaparan mengenai pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 183. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Banyak yang menyalahartikan bahwa jaminan sosial adalah pengeluaran publik yang sia-sia. Padahal hal ini adalah sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang yang dilandasi dua pilar utama, yakni redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Contohnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kesenjangan sosial akan berdampak pada adanya kriminalitas. Orang kaya sekalipun tidak akan dapat menghindarinya jika dampak itu telah muncul. Malah, orang yang memiliki harta banyak justru menjadi salah satu sasaran utama kriminalitas. Hal ini hanyalah contoh jelas yang tampak saja. Selain manusiawi, redistribusi pendapatan juga efisien secara ekonomi, karena kita semua hidup bersama dan uang yang kita miliki tidak akan berguna jika orang lain tidak memiliki uang dan mempunyai daya beli yang sama kuat. Tanpa adanya perputaran uang, dunia tidak akan bisa berjalan dan berkembang. Bentuk Redistribusi Pendapatan Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Berikut adalah pemaparannya. Redistribusi vertikal, menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Analoginya adalah distribusi terjadi dari atas warga kuat ke bawah warga lemah sehingga membentuk garis vertikal. Redistribusi horizontal, adalah transfer uang antar-kelompok yang terjadi dari kelompok satu ke kelompok lain. Contohnya, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dari remaja ke orang tua. Redistribusi horizontal dapat pula bersifat “antar-pribadi”, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Jaminan sosial seperti ini misalnya berupa dukungan finansial yang diberikan kepada anak-anak yang kelak membayarnya manakala sudah dewasa; yang diberikan kepada orang sakit yang membayarnya manakala sehat; atau yang diberikan kepada para pensiunan yang telah mereka bayar pada saat masih bekerja Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 184. Program Redistribusi untuk Pemerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia Untuk mewujudkan program redistribusi pendapatan di Indonesia agar dapat memeratakan pembangunan, pemerintah telah melakukan beberapa strategi. Antara lain adalah dengan merealisasikan beberapa program pemerintah. Program-program pemerintah tersebut antara lain adalah 4 program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia yang meliputi program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas, pengembangan usaha atau industri kecil, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program corporate social responsibility CSR. Berikut adalah pembahasan dari masing-masing program terdistribusi pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat Bawah Langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah dengan memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu. Kebutuhan pokok tersebut tentunya mencakup sandang pakaian, pangan makanan, papan tempat tinggal, akses kesehatan, dan pendidikan. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah di antaranya Bantuan Langsung Tunai BLT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat, Bantuan Tunai Bersyarat BTB atau disebut juga Program Keluarga Harapan PKH, Jaminan sosial social security, Bantuan Operasional Sekolah BOS, dan Beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, serta Jaminan Kesehatan Masyarakat Jamkesmas untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis. Diharapkan melalui program tersebut redistribusi pendapatan nasional juga ikut terpengaruhi dengan baik. Program Kredit Lunak dan Penjaminan Kredit Berbasis Komunitas Program Kredit Usaha Rakyat KUR diresmikan pada tanggal 5 November 2007. Kebijakan ini tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil. Dengan kebijakan KUR, usaha kecil menengah dan mikro UMKM akan terhindar dari kendala aturan-aturan perbankan yang menyulitkan untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal LKF. Mengapa? Karena melalui program KUR pemerintah telah menitipkan uang yang berasal dari APBN sebesar Rp1,4 triliun pada lembaga penjaminan. Harapan dari program ini adalah bank-bank nasional yang dilibatkan dalam program tersebut akan mampu memberikan pinjaman kepada UMKM. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah untuk menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi presentase penduduk miskin di Indonesia. Sehingga redistribusi pendapatan nasional terlaksana dengan baik. Pengembangan Usaha atau Industri Kecil Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM adalah melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan. Program tersebut adalah mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan, yaitu Usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja, sehingga berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan. UMKM akan memberikan dampak pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lokasi UKM banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Oleh karena itu, dengan berkembangnya UKM, terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa. Pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna; tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility CSR, diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan. Sehingga bukan hanya segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus corner of privilege. Hal tersebut juga sangat berkaitan erat dengan redistribusi pendapatan nasional. Untuk keperluan tersebut, pemerintah hendaknya melaksanakan prinsip tanggung jawab sosial yang menjadi tumpuan dan jaminan bahwa segenap lapisan masyarakat secara keseluruhan bisa menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi yang tengah dilakukan. Bahkan kalau perlu, pemerintah sebaiknya mewajibkan persentase laba bersih tertentu perusahaan untuk kegiatan CSR melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi. CSR selanjutnya dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tanggung jawab sosial untuk membantu mengembangkan dunia usaha kecil menengah dan koperasi. Pemerintah Konsisten dalam Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan Ekonomi Selain melalui program-program yang dicanangkan, dalam hubungan ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata, Pemerintah berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat, serta secara konsisten mewujudkan penegakan hukum sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas demi terciptanya pemerataan pendapatan. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, kebijakan ini akan berdampak langsung pada redistribusi pendapatan nasional. Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan. Beberapa alternatif praktik terdistribusi pendapatan di Indonesia adalah subsidi dan pengenaan pajak yang akan dijelaskan pada pemaparan di bawah ini. Subsidi Pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contohnya adalah subsidi pupuk pemerintah kepada petani yang dimaksudkan agar petani dapat menekan biaya produksi. Selain itu subsidi BBM juga diberikan dan diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. Pemberian subsidi bahan bakar ini diharapkan dapat menekan beban biaya transportasi masyarakat. Pengenaan Pajak Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali ke rakyat. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Contohnya, seseorang yang membeli mobil mewah dari luar negeri dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut. Sementara itu pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan pemerintah. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat. Pemberian subsidi kepada masyarakat juga berasal dari pendapatan pajak. Dengan demikian, pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

redistribusi pendapatan pemerintah pusat memerlukan dana